Hakikat Ekonomi
Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup (fisik) anggota rumah tangganya (Capra, 2002). Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar bahwa adanya kebutuhan (needs) manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas (scarce resources), sehingga timbul persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan, ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran dicapai melalui peningkatan produksi dan distribusi dari sudut produsen di satu sisi, serta peningkatan pendapatan, konsumsi, dan lapangan kerja dari sudut konsumen di sisi lain.
Paradigma Ilmu Ekonomi Modern
Hakikat manusia:
1. Manusia adalah makhluk ekonomi
2. Manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas
3. Dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional
Dampak:
1. Tujuan manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual
2. Mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah
3. Manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transedental (kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas, Tuhan) yang dimiliki manusia
Etika Dan Sistem Ekonomi
Sistem merupakan jaringan berbagai unsur untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkna produksi dan pendapatan masyarakat.
Dua paham sistem ekonomi ekstrem: ekonomi kapitalis (adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu) dikembangkan Amerika Serikat dan Inggris serta sekutu-sekutunya seperti Belanda, Jerman Barat, Perancis, Australia.
Teori kebebasan oleh John Locke (liberalisme): dalam hal kepemilikan kekayaan, manusia memiliki kodrat dasar yang harus dihormati (life, freedoom, property). Pendapat lain oleh Adam Smith tentang pasar bebas dalam ekonomi mendukung tumbuhnya sistem ekonomi kapitalis. Ada dua ciri pokok: liberalisme kepemilikan dan dukungan ekonomi pasar bebas. Dengan demikian sistem ekonomi pasar kapitalis sebenarnya dilandasi oleh teori etika egoisme dan etika hak, serta mendapat pembenaran dari kedua teori tersebut.
Sebaliknya paham ekonomi komunis yang memperoleh inspirasi dari pemikiran Karl Marx justru sangat menentang sistem kapitalis ini. Sehingga muncul alternatif sistem ekonomi komunis: kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dan bukan kemakmuran orang per orang. Sehingga sistem ekonomi komunis mendapat pembenaran dari etika altruisme (utilitarianisme dan deontologi).
Tujuan sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi kapitalis: keduanya hanya ditujukan untuk mengejar kemakmuran/ kenikmatan duniawi dengan hanya mengandalkan kemampuan pikiran rasional dan melupakan tujuan tertinggi umat manusia (kebahagiaan di akhirat). Soekarno dan Hatta memperkenalkan falsafah negara: Pancasila. Pokok-pokok pikiran dalam falsafah Pancasila:
1. Tujuan: mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera (sila ke-5).
2. Landasan operasional: kepercayaan kepada Tuhan YME sebagai landasan spiritual (sila ke-1), HAM (sila ke-2), persatuan/ kebersamaan rakyat dalam wilayah Indonesia (sila ke-3), dan kearifan demokrasi (sila ke-4).
Falsafah Pancasila sebenarnya dilandasi oleh semua etika:
1.Teori teonom (sila ke-1)
2.Teori egoisme/ teori hak (sila ke-2)
3.Teori deontologi, teori kewajiban (sila ke-3dan 4)
4.Teori utilitarianisme/ altruisme (sila ke-5).
Etika dan Sistem Komunis
Tujuan sistem ekonomi komunis: untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia (majikan, pemilik modal) terhadap mausia lainnya (kaum buruh). Kelemahan sistem ekonomi komunis:
a. Sistem ekonomi komunis didasarkan atas hakikat manusia tidak utuh
b. Alat-alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui
c. Produktivitas tenaga kerja sangat rendah karena rakyat yang bekerja untuk negara tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat
d. Keadaan perekonomian negara-negara Blok Komunis semakin memburuk karena terjadi pemborosan kekayaan negara, terutama untuk memproduksi senjata yang dipaksakan dalam rangka perang dingin menghadapi negara-negara Blok Barat.
Etika dan Sistem Ekonomi Kapitalis
Tujuan sistem ekonomi kapitalis: manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi (fisik) semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Sistem ekonomi kapitalis di negara-negara Barat telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional dengan ciri-ciri:
a. Kekayaan mereka sudah demikian besar, bahkan sudah melewati pendapatan negara-negara yang sedang berkembang.
b. Kekuasaan para pemiliknya telah melewati batas-batas wilayah suatu negara. Bahkan tidak jarang mereka ini mampu mengendalikan keijakan aparat pemerintah dan legislatif di negara-negara di mana perusahaan ini berada demi keuntungan perusahaan-perusahaa tersebut.
Akibat dari sistem ekonomi kapitalis:
a. Terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan di bumi akibat kerakusan para pemilik modal yang didukung oleh aparat pemerintah.
b. Terjadi ketidakadilan distribusi kekayaan yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan kemakmuran yang makin tajam.
c. Ancaman kekerasan, konflik antar negara, kemiskinan, dan pengangguran makin meluas.
d. Korupsi, kejahatan kerah putih, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengejar kekayaan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak telah meluas.
e. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perjudian, kebebasan seks, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan tindakan-indakan amoral lainnya makin meluas.
f. Gaya hidup modern yang boros dan terlalu konsumtif, penumpukan harta kekayaan yang jauh melampaui ukuran yang normal, serta pamer kemewahan dan kekayaan telah menjadi ciri yang sangat menonjol.
g. Munculnya tanda-tanda tekanan mental dan psikologis, seperti stres, kasus bunuh diri, tindakan anarkis massal, pembunuhan karena masalah sepele, percecokan dan perceraian rumah tangga, dan kasus sejenisnya sudah makin meluas.
h. Penyakit akibat gaya hidup modern, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, HIV/AIDS, dan penyakit sejenisnya makin mengancam umat manusia.
Etika dan Sistem Ekonomi Pancasila
Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila:
a. Keadilan dan kebersamaan
b. Kebebasan individu
c. Kepercayaan kepada Tuhan YME dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Beberapa periode Indonesia telah berganti preseiden, akan tetapi dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila masih jauh dari harapan, rakyat masih tetap miskin. Hal ini disebabkan karena perekonomian bangasa Indonesia realitanya dibangun berlandasakan “Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”. Hal ini menyimpang jauh dari konsep Ekonomi Pancasila.
Etika dan Sistem Ekonomi
Etika mempelajari perilaku/tindakan seseorang dan kelompok/lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur (manusia, lembaga, wilayah, sumber daya) yang terkoordinasi untuk mendukung peingkatan produksi (barang dan jasa) serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Bila berpegang pada pemahaman ini, maka pada tataran konsep, semua sistem ekonomi seharusnya bersifat etis karena seua sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan untuk kemakmuran masyarakat.
Dalam pengimplementasian ketiga sistem ekonomi, semua sistem ini memunculkan dampak negatif yang serupa. Dampak yang mudah dilihat adalah keruskan lingkungan hidup. Selain itu, kesenjangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang sangat besar makin sedikit, dan sisi lain jumlah orang yang kekayaannya sedikit justru bertambah banyak. Ditambah lagi dengan munculnya berbagai kecenderungan makin meningkat, seperti berbagai jenis korupsi, kolusi, dan manipulasi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan dan kalangan pemilik/ manajemen perusahaan.
Kesimpulan: bahwa sistem ekonomi apa pun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang berifat tidak etis. Etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual para pelaku dalam aktivitas ekonomi (oknum birokrasi, pejabat negara, pemimpin perusahaan), bukan pada sistem ekonomi yang dipilih oleh suatau negara. Di sini yang berperan adalah tingkat kesadaran dalam memaknai dirinya-hakikat manusia sebagai manusia utuh atau manusia tidak utuh.
Pengertian Dan Peranan Bisnis
Seiring dengan pertumbuhan peradaban dan perkembangan zaman, pada fase berikutnya mulai timbul pertukaran barang antar kelompok yang sering disebut barter. Dengan diperkenalkannya uang sebagai alat tukar dan ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini tidak ada satu orang atau negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan barang dan jasanya sendiri. Kegiatan pertukaran atau perdagangan baik antar orang dalam satu negara atau antar negara sudah menjadi bagian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan produksi karena kegiatan perdagangan berfunsi untuk mendistribusikan barang/jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen.
Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan.
Terdapat dua pandangan tentang bisnis yang diungkapkan oleh Sonny Keraf (1998) yaitu pandangan realistis dan pandangan idealis. Pandangan realistis melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana/alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Pandangan praktis-realistis atas bisnis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori etika egoisme atau teori hak, sedangakan paham idealisme dalam bisnis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori deontologi, teori keutamaan dan teori teonom.
Penjelasan pro-kontra mengenai aktivitas bisnis dilihat dari sudut pandang etika dijelaskan melalui pemikiran Lawrence, Weber, Post (2005) tentang budaya etis yaitu pemahaman tak terucap dari semua karyawan pelaku bisnis tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima. Yang menentukan derajat keetisan atau budaya etis dari suatu kegiatan bisnis adalah orang kunci dibelakang kegiatan bisnis itu sendiri bukan bisnis itu sendiri.
Lima Dimensi Bisnis
Dimensi Ekonomi
Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan para akuntan yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban. Bagi akuntan, harga pokok penjualan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini sehingga sering disebut expired cost of assets.
Harta adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang.
Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi terdiri atas tanah, tenaga kerja, modal, wirausahawan. Ilmu manajemen dan akuntansi mengajarkan berbagai teknik untuk meningkatkan penjualan dan beban-beban pada tingkat minimum. Sebenarnya keuntungan merupakan ukuran efisiensi prusahaan kerana keuntungan menggambarkan hasil yang diperoleh setelah dikurangi harta yang dikorbankan.
Dimensi Etis
Berbagai teori etika muncul dengan penalaran yang berbeda-beda.Dipakai dua acuan pokok yaitu
1. Definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik-tidaknya perilaku atau tindakan.
2. Ukuran penilaian menggunakan tiga tingkat kesadaran yaitu kesadaran hewani, kesadaran manusiawi dan kesadran spiritual/transendental (teori teonom).
Dari sudut pandang kesadaran hewani menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu bermanfaat bagi seseorang dan suatu tindakan dianggap tidak etis bila merugikan bagi diri individu yang bersangkutan. Sudut pandang kesadaranm manusiawi menilai semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat bersifat etis namun bila tindakan itu merugikan masyarakat dan alam makan dinilai tidak etis meskipun menguntungkan diri individu. Dari sudut pandang kesadaran spiritual menilai suatu tindakan tersebut bermanfaat bagi diri individu, masyarakat dan alam serta sesuai dengan ajaran/perintah agama.
Dimensi Hukum
Dalam kaitannya dengan tinjauan dari aspek hukum ini, De George (Dalam Sonny Keraf, 1998) membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan yaitu legal creator di mana perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah sebagai badan hukum dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki manusia. Dan legal recognition di mana perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Peranan negara dalam hal ini hanya mendaftarkan, mengesahkan dan memberi izin secara hukum atas keberadaan perusahaan tersebut.
Setiap peraturan hukum yang baik memang harus dijiwai oleh moralitas. Namun tidak semua peraturan hukum berkaitan dengan moral. Ada anggapan bila ditinjau dari aspek moral dianggap kurang etis misalnya Undang-Undang Lalu Lintas.
Dimensi Sosial
Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Berbagai sistem terbuka terdapat faktor internal seperti faktor sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia lalu ada faktor eksternal yang terdiri atas elemen manusia dan non-manusia. Faktor eksternal inilah yang pada hakikatnya diciptakan karena sebagai kunci keberhasilan kinerja perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sebenarnya ditentukan oleh manusia atau orang baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang semuanya memiliki kepentingan dan kekuatan untuk mendukung atau menghambat keberadaan dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, sedangkan keuntungan akan datang dengan sendirinya. Pandangan ini selanjutnya akan melahirkan paradigma dan konsep stakeholder dalam pengelolaan perusahaan.
Dimensi Spiritual
Keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap exist. Kegiatan bisnis dalam pandangan Barat tidak pernah dikaitkan dengan agama (kepercayaan), padahal dalam ajaran agama yang dipercayai oleh manusia ada ketentuan yang sangat jelas tentang melakukan kegiatan bisnis. Dalam dimensi spiritual, para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola menjadi sejahtera, sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat banyak pelaku bisnis dan oknum stakeholder yang belum sepenuhnya mengikuti ajaran agama dalam menjalankan praktek bisnisnya.
Pendekatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
Tanggung Jawab Manajemen dan Teori Pemangku Kepentingan
Dari sudut pandang pengelola perusahaan (manajemen), dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Shroeder (1998), paling tidak ada enam teori pemangku kepentingan yaitu : teori kepemilikan, teori entitas, teori dana, teori komando, teori perusahaan, dan teori ekuitas sisa residu. Belakangan ini muncul pandangan baru tentang pengelolaan perusahaan yang menggunakan beberapa istilah berbeda tapi punya makna yang sama yaitu perusahaan yang tercerahkan (enlightened company) yang diperkenalkan oleh Hansen dan Allen dalam buku yang berjudul Cracking the Millionare dan perusahaan dengan modal spiritual (spiritual capital) yang diperkenalkan oleh Zohar dan Marshall dalam buku yang berjudul spiritual capital.
Tujuan pengelolaan perusahaan jelas adalah untuk meningkatkan laba dan kekayaan pemilik. Makin banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum (go public) maka mulai ada pemisahan antara pengelola (manajemen,eksekutif) dengan pemilik perusahaan (pemegang saham). Walaupun sudah ada pemisahan antara pengelola dengan pemilik perusahaan, namun orientasi dan paradigma pengeloaan masih belum berubah, sehingga kepentingan para pemangku kepentingan selain pemegang saham belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan semua pihak (orang atau lembaga) yang mempengaruhi keberadaan perusahaan dan atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan (Lawrence, Weber, dan Post, 2005). Menurut beberapa pakar, steakeholders dibagi jadi dua golongan antara lain :
a) Menurut Lawrence, Weber, dan Post (2005) yaitu golongan pemangku kepentingan pasar (market stakeholders) dan pemangku kepentingan non-pasar (nonmarket stakeholders).
b) Menurut Baron (2006) yaitu golongan lingkungan pasar (market environment) dan lingkungan nonpasar (nonmarket environment).
c) Menurut Sonny Keraf (1998) menggunakan istilah kelompok primer (orang yang melakukan transaksi langsung pada perusahaan seperti: pelanggan, pemasok, pemodal) dan kelompok sekunder (pemangku yang tidak masuk dalam kelompok primer).
Sekarang marak skandal bisnis dalam berbagai manipulasi laporan keuangan yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan besar merugikan banyak pihak yang berkepentingan, sehingga muncul peraturan baru dari pemerintah untuk mempertegas pengawasan, wewenang, dan tanggungjawab para eksekutif dalam perusahaan. Perilaku para eksekutif inilah yang sebenarnya sangat menentukan keberlangsungan perusahaan sehingga mereka dituntut untuk bersifat etis dan punya tingkat kesadaran transedental atau tingkat kesadaran spiritual. Dalam tingkat kesadaran spiritual inilah para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola dengan tulus menjadi sejahtera, sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Perusahaan yang dikelola akan menjadi perusahaan yang tercerahkan (enlightened company).
Analis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analis)
Perusahaan adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan, antara lain:
a. Lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan
b. Cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan
c. Cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan
Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan:
a. Pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar dari keputusan itu
b. Kalaupun ada pihak dirugikan, dampak kerugian hanya menimpa sedikit mungkin pemangku kepentingan
c. Keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan
Kepentingan di sini adalah suatu yang menyebabkan kelompok pemangku kepentingan ini tertarik atau peduli pada perusahaan, sedangkan kekuasaan di sini diartikan sebagai seberapa kuat pengaruh/kekuatan kelompok ini dalam menentuka arah dan keberadaan perusahaan.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR)
Pengertian CSR
a. The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya.
b. EU Green Paper on CSR memberikan definisi sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela.
c. Magnan dan Ferrel mendefinisikan CSR sebagai suatu bisnis telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda.
d. A.B Susanto mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan keluar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai peningkat kesejahteraan dan kompetensi masyarakat.
e. Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tiga dimenti, yang lebih popular dengan singkatan 3P, yaitu: Profit, People, dan Planet.
Konsep CSR memadukan tiga fungsi perusahaan secara seimbang, yaitu: fungsi ekonomis, sosial, dan alamiah.
Tingkat Lingkup keterlibatan dalam CSR
Keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran pelaku bisnis dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Ada tiga tingkat kesadaran yang dimiliki oleh seseorang, yaitu: tingkat kesadaran hewani, tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadaran transedental. Program CSR akan berjalan efektif jika pihak terkait dalam bisnis (Pengelola, Pemerintah, dan Masyarakat) sudah mempunyai kesadaran manusiawi dan transedental, serta menganut teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontology, keutamaan, dan teonom.
Lawrence, Weber, dan Post(2005) melukiskan tingkat kesadaran ini dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnis dengan pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan, yaitu: inactive, reactive, dan interactive.
Bersarkan tingkat/lingkup keterlibatan ini, Lawrence, Weber, dan Post (2005) membedakan dua prinsip CSR, yaitu: prinsip amal dan prinsip pelayanan. Perbedaan kedua prinsip ini terletak pada perbedaan kesadaran dan lingkup keterlibatan.
Pro dan Kontra Terhadap CSR
Masih banyak yang menentang implementasi CSR walaupun telah banyak yang menyadari dan menyetujui pentingnya perusahaan melaksanakan program CSR. Alasan-alasan yang menentang CSR menurut Sonny Keraf (1998) antara lain:
a. Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga social
b. Perhatian manajemen akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan
c. Biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat/konsumen itu sendiri
d. Tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial
Sementara itu, alasan yang mendukung CSR adalah :
a. Kesadaran yang meningkat dan masyarakat semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitar
b. Sumber daya alam yang makin terbatas
c. Perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggungjawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan
d. Bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yan berguna
e. Menciptakan keuntungan jangka panjang
dikutip dari buku bertens(2000)
